Surat Kabar Nasional.com Dua organisasi akademisi Indonesia di Australia mendorong tokoh-tokoh gerakan masyarakat sipil terus melakukan konsolidasi untuk mengawasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI.
Dorongan ini disampaikan sebagai tanggapan atas krisis politik di Indonesia yang dinilai jauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang baik. Kedua organisasi tersebut adalah Indonesian Network of Doctoral and ECR in Australia (INDERA) dan Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia (AIPSSA).
“Mendorong dan mendukung aktor-aktor gerakan masyarakat sipil untuk terus berkonsolidasi dan bergerak mengawasi pemerintah, DPR, dan lembaga negara,” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi INDERA da AIPSSA, Jumat (23/8/2024).
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum INDERA, Anthony P. Sunjaya, dan Presiden AIPSSA 2024, Anindita Hardianti, pada Kamis (22/8/2024).
Anthony dan Anindita menekankan bahwa masyarakat sipil dan akademisi harus terus mengawal dan mendorong pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta proses legislasi agar integritas konstitusi dan demokrasi tetap terjaga.
Para akademisi tersebut juga mengecam tindakan penguasa yang dinilai merekayasa konstitusi, sehingga mengancam keberlangsungan demokrasi dan mengabaikan kedaulatan rakyat.
“Mementingkan kepentingan segelintir orang, politik dinasti, kelompok elit, dan oligarki,” tulis keterangan tersebut. Mereka juga mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak mengabaikan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXI/2024. Para akademisi menegaskan bahwa putusan MK tidak dapat dipertentangkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA), seperti yang berulang kali disampaikan oleh DPR RI.
“Mendesak KPU RI untuk segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang selaras dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXI/2024,” kata Anthony dan Anindita.
Surat pernyataan ini juga dilampiri oleh puluhan akademisi yang terdiri dari mahasiswa doktoral di berbagai universitas ternama di Australia seperti The Australian National University, Monash University, The University of Melbourne, The University of Sydney, dan lainnya.
Diketahui, ribuan massa dari kelompok buruh, mahasiswa, seniman, dan elemen masyarakat lainnya diketahui telah mengikuti unjuk rasa di Gedung DPR RI. Mereka menolak langkah DPR RI yang berupaya mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dianggap berupaya menjegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
RUU itu dinilai bernuansa nepotisme karena memuat kepentingan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.