Baterai Lokal Indonesia Belum Mampu Produksi Skala Besar

0
40

Suratkabarnasional.com – Baterai kendaraan listrik menjadi salah satu komponen penting pada segmen kendaraan listrik.

Beberapa perusahaan asing yang namanya sudah banyak dikenal dunia turut mendirikan pabrik di Indonesia, bahkan beberapa perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun industri ini.

Saat ini perusahaan IBC (Indonesia Battery Corporation) tengah menjalin kerja sama dengan produsen baterai dan kendaraan yaitu LG Chem (Korea) dan CATL (China).

IBC sendiri merupakan perusahaan baterai listrik di Indonesia hasil patungan dari 4 BUMN yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Parsero), Holding BUMN Industri Pertambangan MIND dan PT PLN (Persero).

Direktur Pemasaran PT Intercallin Hermawan Wijaya mengatakan, prospek produksi baterai kendaraan listrik lokal baru bisa menghasilkan kapasitas dalam porsi mini.

Pasalnya, ucap Hermawan, demi mencapai skala ekonomi produksi baterai kendaraan listrik wajib memenuhi kuota yang besar. Tanpa ada permintaan yang besar, kapasitas produksi baterai juga tetap akan kecil.

“Kalau skala hobi itu tidak masalah, bisa. Tapi kalau skala besar seperti itu belum punya kemampuan. Ini saya bukan meremehkan sebenarnya bisa, Cuma belum punya kemampuan karena tidak pernah ada yang order sehingga tidak punya kemampuan,” kata Hermawan

Hermawan melanjutkan, situasi dan kondisi antara pembeli dan pembuat baterai kendaraan listrik di Tanah Air tidak klop. Misalnya, memasok ke skala produksi besar seperti pabrik Wuling atau Hyundai.

Umumnya pembeli mencari produsen baterai yang sudah ada pengalaman. Sementara Indonesia belum punya kemampuan dan juga pengalaman pada teknologi baru ini.

“Tapi kenapa LG mau bangun pabrik baterai kendaraan listrik di sini? Karena ada perjanjian dengan Hyundai akan beli cell baterai ke pabrik tersebut. Kalau tidak ada pembeli yang pasti tidak akan di bangun pabrik tersebut di Indonesia,” kata Hermawan.

Maka dari itu harus ada terobosan harus ada solusi untuk permasalahan ini. Solusi tersebut, kata Hermawan bisa dalam bentuk bantuan insentif dari pemerintah atau paksaan regulasi.

“Atau memang ada BUMN yang di bangun dengan program untuk rugi sekian tahun pertama. Ini bisa dipertimbangkan,” kata Hermawan.