Suratkabarnasional.com – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) bersama Indonesian National Ferry Owners Association (INFA) ikut memprotes kenaikan harga BBM yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (3/9) lalu.
Sejumlah pegawai kapal dan pengurus Gapasdap berdemonstrasi di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VIII Banten, Kota Cilegon. Mereka menuntut pemerintah pusat untuk segera menaikkan tarif angkutan pelayaran antarprovinsi dan antarnegara yang tak kunjung dilakukan oleh Kemenhub. Padahal, kenaikan harga BBM jenis solar memberatkan biaya produksi mereka.
“Sampai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM solar sebesar 32 persen, kami merasa kenaikan harga BBM itu sangat memukul usaha kami di industri penyebrangan,” kata Sekretaris DPP Gapasdap Aminudin Rifai di Kantor BPTD Wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, Selasa (20/09).
Pengusaha dan pegawai kapal mengultimatum pemerintah pusat untuk segera menaikkan tarif pelayaran antarprovinsi dan antarnegara, pada Rabu (21/9), pukul 00.00 WIB. Sedangkan Kepala BPTD Wilayah VIII Banten Handjar Dwi Antoro hanya mampu meneruskan keluhan dari Gapasdap dan Infa ke pemerintah pusat, terkait desakan mereka untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan antar provinsi dan antar negara, terutama di wilayah Selat Sunda yang menghubungkan Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni.
Handjar mengatakan dia belum melakukan sosialisasi ataupun pengumuman mengenai rencana kenaikan tarif yang akan diberlakukan Kemenhub pada Senin (19/9), pukul 00.00 wib. BPTD Wilayah VIII Banten masih menunggu keputusan resmi dari Kemenhub, mengenai kenaikan tarif angkutan penyeberangan. “Kami, khususnya BPTD, tidak pernah mengeluarkan statement (kenaikan tarif), pada saat ini kami menunggu keputusan dari pusat,” jelasnya.