Surat Kabar Nasional.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah belanja negara yang akan dilanjutkan pada semester II-2024. Di antaranya ialah tambahan belanja sosial (bansos) beras hingga subsidi pupuk.
Sri Mulyani mengatakan, untuk tambahan belanja bansos beras ini akan diiringi dengan pemberian bantuan daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember. Nilainya Rp 11 triliun.
Awalnya, bansos beras 10 kilogram mulai diberikan pada akhir 2023 hingga Maret 2024, lalu diperpanjang lagi hingga Juni 2024. Pemberian bansos beras ini didasari atas lonjakan harga beras yang terjadi secara global.
“Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Untuk tambahan subsidi pupuk, dia mengatakan nilainya mencapai Rp 24 triliun hingga akhir tahun. Adapula belanja tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah tapa dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.
“Belanja-belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri akan direalisasi Rp 105,9 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, mantan kepala Bappenas ini mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada 2024 juga akan dialokasikan belanja khusus yang berasal dari pemberian hibah sebesar Rp 32,3 triliun. Dana itu diberikan dari pemerintah daerah atau pemda kepada KPU.
“Belanja yang berasal dari hibah untuk pelaksanaan Pilkada yaitu dari Pemda ke KPU mencapai Rp 32,3 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Secara total, belanja negara hingga akhir 2024 memang Sri Mulyani membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, pendapatan atau penerimaan negara tetap sesuai dengan target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun.
Dengan kondisi itu, defisit APBN 2024 diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 609,7 triliun, atau setara 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Mulanya, target defisit tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB,
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan, kenaikan defisit yang senilai Rp 80 triliun itu akan ditutup dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 2022-2023 senilai Rp 100 triliun. Penerbitan utang baru berupa Surat Berharga Negara (SBN) pun ia perkirakan akan turun Rp 214 triliun karena penggunaan SAL itu.
“Jadi meskipun defisitnya naik Rp 80 triliun dengan penggunaan SAL Rp 100 triliun kita tidak terbitkan SBN lebih banyak atau justru malah turun Rp 214 triliun dari penerbitan SBN,” tegasnya.