Perusahaan Minyak Goreng bantah Miliki hutang Sebesar Rp 130 M kepada Perusahaan Ritel

0
45

Suratkabarnasional.com – Pengusaha minyak goreng membantah memiliki utang Rp130 miliar kepada perusahaan ritel.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, pengusaha ritel tidak berani mengatakan bahwa dana sebesar Rp130 miliar sebenarnya adalah kerugian atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan peritel menjual minyak goreng kemasan premium sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14 ribu per liter pada Januari 2022 lalu.

“Mereka tak berani bilang bahwa itu (dana Rp130 miliar) adalah kerugian akibat regulasi pada Januari 2022 lalu,” ungkap Sahat.

Menurut dia, pemerintah yang mewajibkan pengusaha ritel menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter. Dengan demikian, peritel seharusnya mengurus masalah ini dengan pemerintah. “Peraturan menteri perdagangan yang memotong harga Rp14 ribu per liter. Bukan pengusaha minyak goreng. Kalau mereka tak bisa menyelesaikan hal itu dengan BPDPKS, iya berusahalah,” ucap Sahat.

Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pengusaha minyak goreng memiliki utang Rp130 miliar kepada pengusaha ritel terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter pada Januari 2022 lalu. Roy membeberkan utang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi ketimbang harga jual di ritel modern.

Ia menjelaskan pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, kata Roy, pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter. “Kenapa kami berani? Karena sesuai arahan bahwa selisih harga akan ditanggung BPDPKS,” ungkap Roy.

Roy mengatakan BPDPKS akan memberikan dana kepada produsen minyak goreng. Kemudian, dana itu akan diberikan kepada pengusaha ritel. “Ketika kami bertanya kepada produsen, produsen bilang kami belum selesai dengan BPDPKS. Kami belum dapat (dana untuk membayar selisih harga beli dan jual minyak goreng) dari BPDPKS,” jelas Roy.

Sementara, ia menjelaskan pemerintah sendiri mematok harga keekonomian minyak goreng kemasan Rp17.260 per liter pada Januari 2022. Dengan demikian, selisih yang akan dibayarkan kepada produsen dihitung dari Rp17.260 dikurangi Rp14 ribu atau hanya Rp3.260 per liter. Berarti, pengusaha ritel yang membeli minyak goreng kemasan di produsen sebesar Rp18 ribu sampai Rp20 ribu otomatis merugi. “(Selisih yang dibayarkan) dari Rp17.260, dari harga keekonomian, jadi memang kami rugi,” tutup Roy.