Sandiaga Buka Suara soal Tiket Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Juta

0
42

Suratkabarnasional.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo menjadi Rp3,75 juta.

Ia mengatakan dirinya mengapresiasi masukan dari semua pihak. Namun, Sandiaga juga mengimbau agar semua pihak untuk tetap tenang.

“Kami memohon semua pihak untuk menahan diri untuk tetap tenang, berpikiran yang tentunya sejuk demi kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Selasa (2/8).

Menurutnya, kenaikan harga tiket adalah untuk penataan kawasan pariwisata. Sandiaga menilai penataan itu pada akhirnya akan menggerakkan dan menggeliat ekonomi di Labuan Bajo dan meningkatkan kunjungan dari para wisatawan.

Ia mewanti-wanti agar polemik yang timbul karena upaya pembatasan dan biaya kontribusi menimbulkan narasi-narasi yang negatif sehingga mengurangi kunjungan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk Labuan Bajo.

“Kami akan terus berkoordinasi dan setiap update akan kami sampaikan kepada masyarakat,” imbuh Sandiaga.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemprov NTT, KLHK, dan semua pemangku kepentingan, termasuk juga menampung aspirasi yang disampaikan melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dan deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur.

“Tentunya masukan aspirasi pandangan dari pemangku kepentingan akan terus kami tampung,” kata dia.

Sandiaga menambahkan hal tersebut dilakukan agar sosialisasi dan edukasi yang diperlukan agar kebijakan ke depannya selalu beriringan antara fungsi konservasi dan peningkatan ekonomi. Selain itu ia juga akan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kebijakan biaya kontribusi yang mencakup tarif tiket masuk sebesar Rp3,75 juta per orang per tahun ke Pulau Padar, Pulau Komodo, dan wilayah perairan di sekitarnya.

Kebijakan itu mulai berlaku 1 Agustus 2022 dengan pengelolaan jasa wisata diambil alih oleh PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi NTT.