suratkabarnasional.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Joko Widodo menyalahgunakan data intelijen. Mereka pada kesempatan itu juga melayangkan surat permintaan untuk beraudiensi dengan Komisi I dan Komisi III DPR terkait kasus tersebut. “Kami hendak melakukan pengiriman surat yang ditujukan kepada Komisi I DPR RI dan juga komisi III DPR RI, serta Ketua DPR RI terkait dengan konteks masalah penggunaan data intelijen,” kata perwakilan Koalisi dari KontraS, Dimas Bagus di kompleks parlemen.
Hak Angket DPR merupakan hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang. Beberapa organisasi sipil yang tergabung dalam Koalisi antara lain, KontraS, Perludem, Imparsial, dan PBHI. Dimas menilai pernyataan Presiden yang mengantongi data intelijen soal jeroan partai telah melenceng dari prinsip berdemokrasi. Menurut dia, Presiden juga telah melanggar netralitas dan imparsialitasnya sebagai kepala negara.
Koalisi, kata Dimas, pada kesempatan itu sekaligus menyerahkan hasil analisis mereka soal dugaan pelanggaran data intelijen yang digunakan Jokowi. Mereka merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Menurut dia, UU itu menyebut badan intelejen negara sama sekali tak memiliki wewenang untuk mencari informasi partai politik.
“Di dalamnya sama sekali tidak memuat soal data-data yang pada akhirnya berkaitan dengan partai politik, dan juga data-data yang harusnya ini tidak masuk dalam konteks koridor, tugas pokok dan fungsi dari BIN sendiri,” kata Dimas.
“Jadi beberapa data atau hal-hal yang kita masukkan dan juga kita analisis dalam surat terbuka itu adalah bagaimana kemudian harusnya presiden dalam hal ini itu mengedepankan asas netralitas,” kata dia. Presiden Jokowi mengaku memiliki informasi utuh dari intelijen terkait situasi dan arah politik parpol. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9). “Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke arah mana saya juga ngerti,” kata Jokowi.