Suratkabarnasional.com – CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk mengumumkan bahwa dia batal membeli Twitter. Salah satu alasannya adalah Twitter dinilai Musk tidak transparan dan melanggar sejumlah aturan selama proses negosiasi. Salah satunya tidak transparan soal jumlah akun robot (bot) dan akun palsu (spam) yang beredar di Twitter. Sesaat kemudian, Twitter, lewat ketua dewan direksinya, Bret Taylor, mengatakan bahwa mereka bakal menutut Musk di pengadilan setempat supaya proses transaksi soal akuisisi Twitter tetap sesuai rencana awal.
Dalam proses menuju pengadilan tersebut, pihak Twitter mengimbau kepada seluruh karyawannya agar tidak berkomentar di media sosial seputar transaksi atau aturan-aturan dalam negosiasi pembelian Twitter oleh Musk. Imbauan ini tertuang dalam sebuah memo internal yang ditulis oleh penasihat umum Twitter Sean Edgett. Lewat memo itu, Sean mengatakan bahwa negosiasi seputar akuisisi Musk adalah persoalan hukum, sehingga apapun yang karyawan Twitter katakan boleh jadi bisa dipakai untuk bukti-bukti yang melemahkan Twitter di pengadilan. “Mengingat proses akuisisi ini adalah masalah hukum yang sedang berlangsung, Anda harus menahan diri untuk tidak menunggah twit, berargumen di Slack, hingga berbagi komentar apapun tentang perjanjian akuisisi,” tulis Sean,Sabtu (9/7/2022).
“Kami akan terus berbagi informasi jika kami mampu, tetapi ketahuilah bahwa kami akan sangat terbatas pada apa yang dapat kami bagikan untuk sementara waktu. Kami sangat menghargai kesabaran Anda,” imbuh Sean.
Seperti disebutkan sebelumnya, proses hukum alias tuntutan setelah pembatalan akuisisi Twitter oleh Musk ini pertama kali disampaikan oleh ketua dewan direksi Twitter Bret Taylor dalam sebuah unggahan Twitter dengan handle @btaylor.”Dewan direksi Twitter berkomitmen untuk merampungkan proses transaksi dengan harga dan persyaratan yang telah disepakati Musk sebelumnya,” ujar Taylor dalam sebuah twit. “Kami berencana mengambil jalur hukum untuk menegakkan perjanjian dalam proses akuisisi Twitter oleh Musk ini dan kami yakin pasti akan menang,” imbuh Taylor.
Adapun jalur hukum ini ditempuh usai Musk, melalui tim kuasa hukumnya mengonfirmasi bahwa dia tidak jadi membeli Twitter karena perusahaan media sosial tersebut tidak memberikan kejelasan soal akun bot dan spam. “Selama hampir dua bulan, Musk telah meminta data dan informasi yang diperlukan untuk ‘membuat penilaian independen terhadap prevalensi akun palsu atau spam di platform Twitter,’” tulis kuasa hukum Musk. “Namun, Twitter telah gagal atau menolak untuk memberikan informasi ini,” imbuh Musk melalui tim legalnya.