Surat Kabar Nasional.com Presiden Jokowi mengklaim Indonesia telah berhasil mengembangkan potensi energi hijau dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung terbesar di Asia Tenggara. Pembangkit listrik itu terdapat di Waduk Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas mencapai 192 megawatt peak (MWp).
“Kami memiliki PLTS terapung pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak. Terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia,” kata Jokowi saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Balai Sidang Jakarta (JCC), Kamis, 5 September 2024.
Kepala Negara telah meresmikan PLTS Terapung Cirata tersebut pada November tahun lalu. Pembangkit listrik tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi sumber energi listrik di Indonesia.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyebutkan Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, mencapai lebih dari 3.600 gigawatt (GW). Potensi energi hijau tersebut berasal dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut hingga bioenergi.
Adapun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sebelumnya berharap ISF 2024 yang digelar hingga besok ini dapat turut mewujudkan agenda transisi energi dunia. “Saya percaya ISF 2024 bukan hanya sebuah diskusi yang membahas tantangan perubahan iklim, tapi juga merupakan platform untuk inovasi, kolaborasi dan harapan guna mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan,” ucap Luhut.
Dalam acara selama dua hari tersebut, kata Luhut, ada lebih dari 11 ribu partisipan dari 53 negara hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan berupa 10 sesi plenari, 14 sesi tematik, dan tujuh diskusi level tinggi, sehingga diharapkan bisa membawa pemajuan pada transisi energi, industri hijau, konservasi alam, kehidupan berkelanjutan serta ekonomi biru.
Luhut juga menyebutkan kebijakan Indonesia ihwal energi baru terbarukan (EBT) tidak akan langsung serupa dengan negara-negara lain. Meski begitu, kebijakan pemerintah dipastikan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain termasuk mendukung kesejahteraan rakyat.